Kejahatan atau pelanggaran Hak Asasi Manusia atau yang biasa dikenal dengan pelanggaran HAM merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Mengapa di kaitkan dengan kejahatan terhadap kemanusiaan, karena setiap manusia yang lahir dan hidup dimanapun pada dasarnya memiliki hak yang sama satu sama lain. Oleh sebab itu, kejahatan maupun pelanggaran HAM di setiap negara memiliki landasan hukum yang kuat, dan juga pengadilan khusus untuk mengatasi maupun menyelesaikan permasalahan Indonesia sendiri juga memiliki pengadilan khusus yang berhubungan dengan pelanggaran HAM, yaitu Pengadilan HAM dan Pengadilan HAM Ad Hoc. Adanya Pengadilan HAM maupun Pengadilan HAM Ad Hoc juga merupakan salah satu upaya penyelesaian pelanggaran HAM, terutama yang berlaku di Indonesia. Apa perbedaan Pengadilan HAM dan Pengadilan HAM Ad Hoc di Indonesia? Mari simak ulasan lengkap berikut yang pertama dapat dilihat dari perbedaan pengertian dari Pengadilan HAM dan Pengadilan HAM Ad Hoc itu sendiri. Walaupun pada dasarnya, keduanya sama-sama merupakan pengadilan yang mengatasi kejahatan atau pun pelanggaran HAM yang terjadi di HAMPengadilan HAM merupakan pengadilan khusus untuk mengatasi atau memproses kejahatan maupun pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi, baik yang bersifat pelanggaran ringan maupun pelanggaran berat. Pengadilan HAM juga salah satu Pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan Peradilan HAM Ad HocPengadilan HAM Ad Hoc merupakan pengadilan yang dibentuk dan memiliki wewenang untuk memproses kejahatan atau pelanggaran HAM yang dilakukan seseorang atau kelompok yang bersifat pelanggaran berat saja dan juga merugikan. Pengadilan HAM Ad Hoc juga ditujukan untuk memelihara perdamaian dan juga memberikan perasaan aman dan juga adil bagi setiap orang atau pun kelompok yang kedua dari Pengadilan HAM dan Pengadilan HAM Ad Hoc adalah dari sifat kedua pengadilan yang dibentuk tersebut. Memang keduanya merupakan Pengadilan yang dibentuk dan didasarkan pada UU No. 26 Tahun 2000 tentang peradilan HAM yang diberlakukan di Indonesia. Namun dari landasan hukum tersebut pula dapat dilihat sifat dari kedua Pengadilan HAM yang berlaku di HAM bersifat tetap atau permanen untuk mengatasi pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi, baik yang bersifat ringan maupun berat. Selama landasan hukumnya masih berlaku dan tidak merubah kewenangan dari Peradilan HAM, maka kedudukannya akan tetap sama dan tetap di Indonesia. Berbeda dengan Pengadilan HAM Ad Hoc dimana memiliki sifat yang tidak tetap atau tidak permanen. Pengadilan HAM Ad Hoc akan dibentuk ketika ada pelanggaran atau kejahatan HAM yang bersifat berat dan merugikan saja, serta peristiwa-peristiwa tertentu saja. Artinya bahwa Pengadilan HAM Ad Hoc bersifat sementara hingga kasus atau peristiwa yang ditangani dianggap telah selesai atau Pelanggaran HAM yang DitanganiKejahatan atau jenis-jenis pelanggaran HAM sendiri sebenarnya dibagi menjadi dua macam, yaituOrdinary Crimes yaitu kejahatan umum seperti pembunuhan, perampasan kemerdekaan, penganiayaan, penyiksaan, perkosaan, dan lain Crimes yaitu kejahatan atau pelanggaran berat atau tidak umum, seperti kejahatan genocida, war crime, dan lain dari kedua jenis tersebut, pelanggaran atau kejahatan HAM yang ditangani oleh Pengadilan HAM dan Pengadilan HAM Ad Hoc pastinya berbeda. Secara umumnya, Pengadilan HAM akan menangani kejahatan atau pelanggaran HAM yang termasuk kedalam Ordinary Crimes saja, sedangkan Pengadilan HAM Ad Hoc akan menangani kejahatan atau pelanggaran yang termasuk kedalam Extraordinary atau pelanggaran HAM yang dapat diperiksa atau diputuskan oleh Pengadilan Hukum HAM Ad Hoc merupakan perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan sebelum keluarnya UU No. 26 Tahun 2000. Sebagai contoh seperti kasus pelanggaran HAM di Tanjung Priok maupun peristiwa Timur-Timur yang melepaskan diri dari Indonesia. Sedangkan Pengadilan HAM permanen memiliki wewenang untuk mengadili maupun memutuskan perkara umum maupun berat yang terjadi setelah adanya UU No. 26 Tahun 2000. Jadi segala kejahatan atau pelanggaran HAM yang terjadi setelah diundangkannya UU No. 26 Tahun 2000 akan di adili melalui Pengadilan HAM di Indonesia, itu juga merupakan salah satu tujuan dibentuknya Pengadilan beberapa perbedaan dari Pengadilan HAM dan Pengadilan HAM Ad Hoc. Dimana jika di lihat dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pengadilan yang digunakan untuk menangani kejahatan maupun pelanggaran HAM saat ini maupun setelah munculnya UU No. 26 Tahun 2000 adalah Pengadilan HAM yang bersifat permanen. Sedangkan untuk kejahatan atau pelanggaran HAM berat sebelum keluarnya UU No. 26 Tahun 2000 akan diproses oleh Pengadilan HAM Ad Hoc, dimana Pengadilan HAM Ad Hoc ini juga memiliki beberapa persyaratan untuk di bentuk. Beberapa syarat pembentukannya diantaranya adalahAdanya dugaan kejahatan atau pelanggaran HAM yang berat atas hasil penyelidikan yang telah dilakukan oleh Komnas HAM hasil dari penyelidikan yang dilakukan oleh Kejahatan Agung terhadap peristiwa yang sama rekomendasi dari DPR kepada pemerintah untuk dibentuk Pengadilan Hukum Ad Hoc, beserta dengan tempus dan locus delicti tertentu keputusan Presiden atau Keppres untuk di bentuk atau didirikannya Pengadilan HAM Ad beberapa penjelasan mengenai perbedaan Pengadilan HAM dan Pengadilan HAM Ad Hoc di Indonesia yang berlandaskan pada UU Tahun 2000, sebagai salah satu macam instrumen HAM. Semoga informasi di atas dapat bermanfaat.

20 Agustus 2004JAKARTA Pengadilan HAM Ad hoc untuk kasus Tandjung Priok menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara kepada Kapten Sutrisno Mascung karena terbukti bersalah melakukan pelanggaran HAM berat yang mengakibatkan tewasnya 24 orang. Hakim ketua Andi Samsan Nganro dalam persidangan itu juga menjatuhkan hukuman dua tahun penjara kepada 11 tentara anak buah Kapten Sutrisno Mascung yang terlibat dalam peristiwa Tandjung Priok 1984. Selain masing-masing mendapat hukuman dua tahun penjara kesebelas tentara itu juga harus membayar uang sebesar satu juta 15 rupiah sebagai kompensasi untuk para korban. Sebelumnya Kapten Sutrisno Mascung dituntut hukuman sepuluh tahun penjara.

Tribunlampungco.id, Jakarta - Nikita Mirzani senang Indra Tarigan dijatuhi hukuman 8 bulan penjara. Indra Tarigan bandingnya ditolak atas kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Nikita Mirzani.

Jakarta - Korban dan keluarga korban tragedi Tanjung Priok meminta negara mengevaluasi pengadilan HAM ad hoc kasus Tanjung Priok. Para keluarga korban menuntut keadilan kepada pemerintah. Selama ini mereka selalu diabaikan."Kami mendesak kepada negara untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait proses pengadilan HAM ad hoc kasus tanjung priok," ujar salah seorang keluarga korban, Benny Biki dalam jumpa pers '26 Tahun kasus Tanjung Priok' di kantor Kontras, Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa 14/9/2010.Menurut adik kandung Amir Biki, yang tewas dalam kasus Tanjung Priok ini, tidak ada keseriusan dari Jaksa Agung MA Rachman saat dahulu mengusut kasus ini, yang telah menghilangkan nyawa puluhan orang tersebut. "Terbukti dari hilangnya nama-nama yang patut dimintai pertanggungjawaban sesuai hasil penyelidikan Komnas HAM," Benny, dakwaan jaksa pada waktu persidangan sangat lemah sehingga semua terdakwa dalam kasus Tanjung Priok lolos dari jeratan hukum. Atas alasan itu, dia pun meminta agar calon Jaksa Agung nanti berasal dari jaksa non karir."Melihat kenyataan ini, kami menginginkan jabatan Jaksa Agung tidak diberikan kepada jaksa karir karena tidak bisa menangani perkara kasus pelanggaran HAM berat," Agung yang berasal dari karir dinilai tidak mampu berbuat apa-apa, malah menurut Benny, akan menjadi penghambat dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. "Harapan kami agar kasus Priok bisa dibuka kembali dengan adanya Jaksa Agung yang baru dari luar internal Kejaksaan Agung," melanjutkan, kesepakatan Islah yang sudah dilakukan oleh pelaku dan korban tidak serta merta menggugurkan kandungan pidana yang terjadi pada kasus Tanjung Priok."Lagipula kita tidak tahu harus memaafkan siapa karena tidak ada yang mengaku sebagai pelaku da dalang dari kejadian tersebut," katanya. fiq/ndr ^{Senin 15 September 2003 20:56 WIB. TEMPO Interaktif, Jakarta: Kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di Tanjung Priok pada September 1984 lalu mulai disidangkan di Pengadilan HAM Ad Hoc Jakarta Pusat, Senin (15/9). Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ad Hoc Andi Samsan Nganro, sepuluh dari sebelas terdakwa hadir.} Dalam kehidupan sehari-hari menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia atau HAM merupakan sesuatu yang wajib dilakukan setiap warga negara, termasuk warga negara Indonesia. Hal ini juga tidak terlepas dari dasar hidup manusia sebagai seorang makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, sehingga menghormati, menghargai, maupun menerima perbedaan satu sama lain ada hal hal wajib. Terlebih lagi di Indonesia, dimana memiliki Pancasila sebagai pandangan hidup dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang harus selalu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimana hubungan HAM dengan Pancasila juga erat kaitan sebagai salah satu dasar pelaksanaan di begitu dalam kenyataannya masih banyak sekali pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi, terutama di Indonesia sendiri. Pelanggaran Hak Asasi Manusia atau HAM tersebut ada yang bersifat ringan dan juga ada yang bersifat pelanggaran berat. Dimana pelanggaran HAM berat biasanya akan di selesaikan melalui Pengadilan HAM Ad Hoc. Dalam kesempatan kali ini akan dibahas lebih lanjut mengenai contoh kasus PengadIlan HAM Ad Hoc di HAM Ad HocSebelum masuk pada penjelasan mengenai contoh kasus yang di selesaikan melalui Pengadilan HAM Ad Hoc, akan sedikit dibahas juga mengenai apa yang dimaksud degan Pengadilan HAM Ad Hoc dan mengapa kasus pelanggaran HAM berat harus di masukkan dalam Pengadilan HAM Ad HAM Ad Hoc secara umum dapat diartikan sebagai suatu pengadilan yang dibentuk untuk memproses berbagai macam kasus pelanggaran HAM yang bersifat pelanggaran berat dengan locus delici dan juga tempus delicti yang memiliki sifat terbatas. Jadi Pengadilan HAM Ad Hoc tidak digunakan untuk memproses pelanggaran HAM secara umum tetapi hanya untuk pelanggaran HAM yang dinilai sebagai pelanggaran berat. Pengadilan HAM Ad Hoc sendiri merupakan suatu lembaga pengadilan yang memiliki kewenangan dalam memproses maupun menyelesaikan proses peradilan terhadap para pelanggar HAM berat, dimana Peradilan HAM Ad Hoc di Indonesia diberlakukan surut atau retroaktif sebelum diberlakukannya UU no. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan pelanggaran HAM berat diantaranya menyangkut tentang sifat perbuatannya, korban, dan juga dampak yang ditimbulkan terhadap sisi kemanusiaan. Sebagai contoh seperti kejahatan manusia yang dirumuskan atau crime against humanity, dimana kejahatan tersebut memang direncanakan dan sengaja dilakukan serangan secara sistematis dan meluas terhadap penduduk sipil. Jika Pengadilan HAM Ad Hoc seperti yang disampaikan sebelumnya memang bersifat retroaktif, maka setelah pembentukan Pengadilan HAM yang didasarkan pada pembentukan UU Tahun 2000, dimana sebagai salah satu instrumen HAM di Indonesia, bertugas mengatasi kasus pelanggaran HAM berat secara prospektif dan bukan secara retroaktif KasusSecara umum, salah satu tujuan dibentukannya Pengadilan HAM adalah untuk mengatasi pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi. Jika dilihat dari penjelasan diatas memang dapat disimpulkan bahwa Pengadilan HAM Ad Hoc yang bersifat retroaktif berfungsi untuk proses pengadilan terhadap pelanggaran HAM kasusnya dapat dilihat dari faktor penentu seperti sifat perbuatan, korban, dan juga dampaknya bagi sisi kemanusiaan. Oleh sebab itu, di Indonesia sendiri ada beberapa kasus yang dianggap merupakan kasus pelanggaran HAM berat dan diproses melalui Pengadilan HAM Ad Hoc. Beberapa contoh kasus Pengadilan HAM Ad Hoc di Indonesia diantaranya adalahKasus ABEPURAContoh kasus yang pertama adalah kasus ABEPURA, dimana kasus ini merupakan salah satu kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi pada tahun 2000. Kasus ini merupakan suatu kejadian dimana terjadi penyerangan massa di kantor Mapolsek Wilayah Abepura dan menewaskan beberapa anggota tersebut kemudian dibalas oleh pihak kepolisian yang melakukan pengejaran dan juga penahan terhadap beberapa oknum yang dianggap maupun diduga terlibat pada penyerangan massa di kantor Mapolsek Wilayah Abepura. Dan kasus ini sendiri kemudian berdampak pada adanya pelanggaran HAM berat karena penyerangan yang direncanakan dan juga dampak yang diberikan bagi sisi kemanusiaan. Dimana berdampak pada 2 mahasiswa yang meninggal dan juga puluhan warga yang kemudian mengalami luka Timor-TimurContoh kasus yang kedua adalah kasus yang terjadi pada tahun 1999 saat Timor-Timur mencoba untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi pada tahun 1999 terdapat gerakan politik Timor-Timur untuk memisahkan diri dari Indonesia, dimana terjadi kerusuhan dan juga menyebabkan banyak warga sipil yang meninggal terkait dengan gerakan politik tersebut. Kondisi tersebut juga dianggap sebagai salah satu pelanggaran HAM berat, dimana dampak yang ditimbulkan juga tidak baik bagi sisi kemanusiaan maupun memberikan ancaman pada stabilitas Tanjung PriokUntuk contoh kasus selanjutnya adalah kasus Tanjung Priok dimana dianggap sebagai pelanggaran HAM berat yang terjadi pada tahun 1984. Kasus Tanjung Priok dianggap sebagai pelanggaran HAM berat karena terjadi pembantaian warga sipil pada tahun 1984, dimana pembantaian yang dilakukan dengan alasan untuk pengamanan terhadap kekuasaan Orde Baru. Kasus ini juga merupakan salah satu tragedi kemanusiaan di Indonesia, karena ratusan warga sipil yang dibunuh pada masa Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi IIContoh kasus yang terakhir dalam pembahasan kali ini adalah peristiwa Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II, yang pastinya tidak asing lagi dalam sejarah perkembangan bangsa Indonesia. Dimana dalam peristiwa tersebut dianggap telah terjadi pelanggaran HAM berat karena adanya penembakan terhadap sejumlah mahasiswa yang melakukan demonstrasi pada masa awal reformasi berlangsung di beberapa penjelasan mengenai HAM Ad Hoc serta dijelaskan juga beberapa contoh kasusnya yang bisa anda ketahui.

MenurutVariansi.com, kasus tanjung priok disidangkan melalui pengadilan ham ad hoc karena terjadi sebelum diundangkan undang-undang nomor 26 tahun 2000. Secara singkat, jawaban dari pertanyaan Kasus Tanjung Priok disidangkan melalui pengadilan HAM Ad Hoc karena? tidak ada penjelasan pembahasannya.

Sabtu, 12 September 2009 2029 WIB Iklan TEMPO Interaktif, Jakarta - Keluarga korban peristiwa Tanjung Priok menuntut keadilan kepada pemerintah. Pengadilan ad-hoc yang pernah diselenggarakan untuk kasus Tanjung Priok masih menyisakan beberapa kejanggalan. "Banyak yang berpikir kasus sudah selesai karena sudah ada pengadilan adhoc, tapi belum memberi keadilan," kata Muhamad Daud Bereuh, salah satu keluarga korban sekaligus Staf Pemantau Impunitas dan Pemenuhan Hak Korban di Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan KontraS.Beberapa kejanggalan dalam proses hukum antara lain pengadilan tidak menyentuh aktor intelektual, masih ada beberapa orang yang diduga bertanggung jawab tapi tak dihadirkan. Dakwaannya lemah dan tidak ada perlindungan terhadap saksi dan korban menuntut pemerintah mengungkap berbagai kejanggalan tersebut melalui sejumlah aksi solidaritas korban hari ini. Sekitar 100 orang keluarga korban peristiwa Tanjung Priok melakukan aksi tabur bunga di jalan Yos Sudarso tepat di depan Markas Besar Kepolisian Resor Jakarta Utara. Aksi tersebut dilakukan bersama keluarga korban hak asasi manusia lainnya antara lain dari kasus Trisakti, Semanggi, Mei 1998, dan keluarga korban peristiwa Tanjung Priok sendiri, setidaknya menewaskan 24 orang pada 1984. Bahkan diperkirakan jumlah korban tewas lebih karena masih banyak yang belum ditemukan hingga saat ini. Peristiwa tersebut juga menimbulkan luka fisik dan Selain melakukan aksi tabur bunga, peringatan juga diikuti kegiatan ziarah di makam korban Amir Biki dan diikuti acara SWAMURTI Artikel Terkait Mahfud Md Menyebut Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Segera Bertugas 25 September 2022 Aksi Kamisan, Perjuangan Keluarga Korban Pelanggaran HAM Tuntut Tanggung Jawab Negara 22 September 2022 Kilas Balik Tragedi Kerusuhan dan Penembakan di Tanjung Priok di September Tahun 1984 13 September 2022 Jadi Pelabuhan Hub, Tanjung Priok Bakal Ramai Kapal Asing 6 Oktober 2019 Cerita Perlawanan AM Fatwa dalam Tragedi Tanjung Priok 1984 14 Desember 2017 Bongkar Kasus Priok, Keluarga Korban Datangkan Saksi Baru 14 September 2010 Rekomendasi Artikel Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini. Video Pilihan Mahfud Md Menyebut Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Segera Bertugas 25 September 2022 Mahfud Md Menyebut Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Segera Bertugas Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat PPHAM masa lalu yang dipimpin Makarim Wibisono menggelar rapat pertamanya di Surabaya. Aksi Kamisan, Perjuangan Keluarga Korban Pelanggaran HAM Tuntut Tanggung Jawab Negara 22 September 2022 Aksi Kamisan, Perjuangan Keluarga Korban Pelanggaran HAM Tuntut Tanggung Jawab Negara Aksi Kamisan sudah berlangsung 15 tahun, keluarga pelanggaran HAM menuntut janji pemerintah menuntaskannya. Kilas Balik Tragedi Kerusuhan dan Penembakan di Tanjung Priok di September Tahun 1984 13 September 2022 Kilas Balik Tragedi Kerusuhan dan Penembakan di Tanjung Priok di September Tahun 1984 Abdul Qadir Djaelani, seorang ulama sekaligus tokoh masyarakat Tanjung Priok, disebut-sebut kerap menyampaikan ceramah yang dianggap provokatif Jadi Pelabuhan Hub, Tanjung Priok Bakal Ramai Kapal Asing 6 Oktober 2019 Jadi Pelabuhan Hub, Tanjung Priok Bakal Ramai Kapal Asing Pelabuhan barang di Pelabuhan Tanjung Priok yang dikelola oleh PT Pelindo II Persero mulai menjadi hub atau pelabuhan internasional Cerita Perlawanan AM Fatwa dalam Tragedi Tanjung Priok 1984 14 Desember 2017 Cerita Perlawanan AM Fatwa dalam Tragedi Tanjung Priok 1984 Bersama dengan kelompok kerja Petisi 50, AM Fatwa mengeluarkan sebuah pernyataan yang disebut Lembaran Putih Peristiwa Tanjung Priok. Bongkar Kasus Priok, Keluarga Korban Datangkan Saksi Baru 14 September 2010 Bongkar Kasus Priok, Keluarga Korban Datangkan Saksi Baru KontraS sudah melaporkan adanya beberapa saksi baru ini ke Komisi Nasional Hak Aasasi Manusia. Pengganti Hendarman Diminta Tuntaskan Kasus Priok 14 September 2010 Pengganti Hendarman Diminta Tuntaskan Kasus Priok Proses hukum atas kasus kerusuhan yang terjadi tahun 1984 silam itu dianggap belum final. Walikota Jakarta Utara Semua Sesuai Prosedur. 7 Juni 2010 Walikota Jakarta Utara Semua Sesuai Prosedur. Muspida Jakarta Utara, kata Bambang, sedang berupaya menenangkan masyarakat. "Saya ingin keadaan mendingin dahulu." Istana Persilakan Korban Tanjung Priok ke Mahkamah Internasional 12 September 2009 Istana Persilakan Korban Tanjung Priok ke Mahkamah Internasional Juru bicara kepresidenan Andi Mallarangeng mempersilakan korban tragedi Tanjung Priok mencari keadilan hingga ke Mahkamah Internasional. Pengungkapan kasus di masa lampau dinilai sulit. Kasus Tanjung Priok, Pemerintah Jangan Tutup Mata 12 September 2009 Kasus Tanjung Priok, Pemerintah Jangan Tutup Mata Kalau tidak dituntaskan, para keluarga korban akan mempersoalkannya hingga ke Mahkamah Internasional atau PBB. ^{Banyak yang berpikir kasus sudah selesai karena sudah ada pengadilan adhoc, tapi belum memberi keadilan," kata Muhamad Daud Bereuh, salah satu keluarga korban. Berlangganan Login Kamis, 19 Mei 2022} 0% found this document useful 1 vote2K views5 pagesCopyright© Attribution Non-Commercial BY-NCAvailable FormatsPDF, TXT or read online from ScribdShare this documentDid you find this document useful?0% found this document useful 1 vote2K views5 pagesPengadilan Ham Ad Hoc Kasus Tanjung PriokJump to Page You are on page 1of 5 You're Reading a Free Preview Page 4 is not shown in this preview. Reward Your CuriosityEverything you want to Anywhere. Any Commitment. Cancel anytime.

1. Лθ уրυգωщухе
2. ዮулեሽонуտα айекιпр зуг
   1. ጦ րуզол ут
   2. Оጦ юхри

.

n9rtro99pk.pages.dev/415

n9rtro99pk.pages.dev/248

n9rtro99pk.pages.dev/273

n9rtro99pk.pages.dev/80

n9rtro99pk.pages.dev/39

n9rtro99pk.pages.dev/51

n9rtro99pk.pages.dev/370

n9rtro99pk.pages.dev/282

kasus tanjung priok disidangkan melalui pengadilan ham ad hoc karena